Cara Mendirikan Perseroan Terbatas: 6 Tahapan Lengkap dari Akta Notaris hingga NIB di OSS
Cara mendirikan Perseroan Terbatas merupakan proses hukum yang harus dilakukan secara bertahap agar sebuah perusahaan memperoleh status badan hukum dan dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah di Indonesia. Proses ini dimulai dari penyusunan akta pendirian di hadapan notaris, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan memahami setiap tahapan, syarat, dan dasar hukum yang berlaku, pendiri dapat menghindari kesalahan administratif maupun hukum serta memastikan proses pendirian Perseroan Terbatas berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daftar Isi
Apa Itu Perseroan Terbatas?
PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, PT memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pemegang sahamnya — inilah yang membedakannya dari bentuk usaha perorangan atau persekutuan (CV/firma).
Syarat Cara Mendirikan Perseroan Terbatas
- Minimal 1 orang pendiri — sejak UU Cipta Kerja, Perseroan Terbatas tidak lagi wajib didirikan minimal 2 orang; PT Perorangan dimungkinkan untuk usaha mikro dan kecil.
- Akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan memuat anggaran dasar.
- Modal dasar yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri (tidak lagi terikat batas minimum Rp50 juta seperti aturan lama).
- Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM.
- NIB dan izin usaha melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS RBA).
Tahapan Lengkap Mendirikan PT
1. Pengecekan dan Pengajuan Nama PT
Nama PT diajukan dan dicek ketersediaannya melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham. Nama harus terdiri dari minimal 3 kata, tidak sama atau mirip dengan PT lain yang sudah terdaftar, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Penyusunan Akta Pendirian PT
Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sesuai Pasal 8 UU PT — mulai dari nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu berdiri, modal, hingga susunan pengurus. Akta ini wajib dibuat di hadapan notaris berbahasa Indonesia.
3. Pengesahan Badan Hukum
Notaris mengajukan permohonan pengesahan ke Kemenkumham melalui sistem AHU secara elektronik. Setelah disetujui, PT resmi berstatus badan hukum dan menerima Surat Keputusan (SK) Pengesahan.
4. Pengurusan NPWP Badan
NPWP diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, umumnya kini terintegrasi otomatis melalui sistem OSS saat pendaftaran NIB.
5. Pendaftaran OSS Perizinan Berusaha dan Penerbitan NIB
NIB berfungsi sebagai identitas berusaha sekaligus izin usaha dasar, tergantung tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi) sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Izin Usaha dan Izin Operasional Tambahan (bila diperlukan)
Untuk usaha berisiko menengah-tinggi atau tinggi, diperlukan sertifikat standar atau izin tambahan sesuai bidang usaha (KBLI) yang dipilih.
Dokumen yang Harus Disiapkan
- KTP dan NPWP seluruh pendiri/pemegang saham
- Draf Anggaran Dasar Perusahaan
- Bukti kepemilikan/sewa domisili usaha
- Susunan pengurus (Direksi dan Komisaris)
- Rincian modal dasar, ditempatkan, dan disetor
Berapa Lama Proses Pendirian PT?
Dengan sistem elektronik saat ini, pengesahan badan hukum umumnya dapat selesai dalam hitungan hari kerja setelah akta ditandatangani, sedangkan penerbitan NIB melalui OSS bisa dilakukan pada hari yang sama — jauh lebih cepat dibanding sistem manual sebelum 2018.
Kesalahan Umum yang Sering Terjadi
- Menyusun anggaran dasar tanpa memperhatikan ketentuan wajib Pasal 15 UU PT
- Tidak menyesuaikan kode KBLI dengan kegiatan usaha riil, sehingga izin operasional tertolak
- Lupa mengurus Akta Perubahan Anggaran Dasar saat terjadi perubahan modal atau susunan pengurus
Referensi Hukum
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/39939
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/234580
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837
- Portal resmi: https://ahu.go.id/ (Kemenkumham) dan https://oss.go.id/ (Kementerian Investasi/BKPM)
Kesimpulan
Pendirian PT adalah proses hukum berlapis yang menuntut ketelitian sejak tahap akta hingga perizinan berusaha. Kesalahan kecil di anggaran dasar bisa berdampak besar di kemudian hari — baik saat RUPS, perubahan modal, maupun saat due diligence investor.
Program Corporate Law Education Master Justicia memberikan pengalaman praktik melalui simulasi kasus, contract drafting, hingga legal opinion berbasis real case, sehingga kamu bisa memahami bagaimana Corporate Lawyer digunakan di dunia kerja.