Contoh Perjanjian Kerjasama: 7 Template Lengkap Beserta Klausul Wajib yang Sering Terlewat

Juli 24, 2026

Contoh Perjanjian Kerjasama: 7 Template Lengkap Beserta Klausul Wajib yang Sering Terlewat

Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah fondasi hukum dari setiap hubungan bisnis yang berkelanjutan. Berbeda dengan MoU yang bersifat kerangka awal, PKS merupakan kontrak operasional definitif yang memuat seluruh detail hak, kewajiban, mekanisme pelaksanaan, dan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat.

Artikel ini menyajikan contoh perjanjian kerjasama yang dapat digunakan sebagai referensi, sekaligus mengidentifikasi klausul-klausul kritis yang paling sering terlewat dalam praktik penyusunan PKS di Indonesia.

Daftar Isi

Apa Itu Perjanjian Kerjasama?

Perjanjian Kerjasama (PKS) — disebut juga Cooperation Agreement atau Partnership Agreement — adalah kontrak yang mengatur kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bisnis bersama. PKS memuat secara rinci:

Lingkup dan mekanisme kerja sama
Hak dan kewajiban masing-masing pihak
Skema finansial (pembagian pendapatan, pembiayaan bersama, atau mekanisme pembayaran)
Jangka waktu dan mekanisme perpanjangan atau pengakhiran
Penanganan sengketa

Dalam hierarki dokumen korporat, PKS biasanya ditandatangani setelah MoU dan merupakan tindak lanjut yang bersifat mengikat dan operasional.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama tunduk pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, khususnya:

Pasal 1313-1319: Pengertian dan jenis perjanjian
Pasal 1320: Syarat sahnya perjanjian
Pasal 1338: Asas pacta sunt servanda dan itikad baik
Pasal 1243-1252: Ketentuan tentang wanprestasi dan ganti rugi

Untuk PKS dalam sektor-sektor tertentu, berlaku pula regulasi sektoral yang relevan, seperti ketentuan OJK untuk kerja sama di bidang jasa keuangan, atau ketentuan kementerian teknis untuk kerja sama di sektor energi, telekomunikasi, dan lain-lain.

🔗 Referensi Eksternal: JDIH — KUH Perdata dan Regulasi Terkait

Anatomi Perjanjian Kerjasama yang Lengkap

Bagian 1: Kepala Perjanjian

Memuat judul dan nomor perjanjian, tanggal dan tempat penandatanganan, serta identitas lengkap para pihak (nama perusahaan sesuai akta, alamat, nomor AHU, dan nama serta jabatan perwakilan yang berwenang).

Bagian 2: Konsideran (Recitals)

Menjelaskan latar belakang, alasan, dan tujuan para pihak dalam membuat PKS. Konsideran memiliki fungsi interpretatif penting — apabila terjadi sengketa tentang maksud suatu klausul, hakim atau arbiter akan merujuk pada konsideran untuk memahami niat para pihak.

Bagian 3: Definisi

Mendefinisikan seluruh istilah teknis yang akan digunakan berulang kali dalam PKS. Pasal ini adalah fondasi dari seluruh kontrak — ketidakjelasan definisi berakibat pada ketidakjelasan seluruh klausul yang menggunakan istilah tersebut.

Bagian 4: Klausul Operasional

Ini adalah inti dari PKS, yang memuat:

Lingkup kerja sama (scope of cooperation)
Mekanisme pelaksanaan kerja sama
Standar kinerja dan indikator keberhasilan (KPI)
Kewajiban pelaporan dan pemantauan
Skema finansial

Bagian 5: Klausul Perlindungan

Force majeure
Ganti rugi (indemnification)
Pembatasan tanggung jawab
Kerahasiaan

Bagian 6: Pengakhiran

Kondisi-kondisi yang memungkinkan pengakhiran PKS secara sepihak
Mekanisme pemberitahuan pengakhiran
Konsekuensi pengakhiran (kewajiban pengembalian aset, penyelesaian kewajiban yang belum terpenuhi, dll.)

Bagian 7: Penyelesaian Sengketa

Mekanisme musyawarah mufakat
Mediasi (jika mediasi dipilih sebagai langkah antara)
Arbitrase atau pengadilan sebagai forum final

Bagian 8: Ketentuan Umum

Entire agreement (PKS ini adalah seluruh kesepakatan para pihak)
Severability (jika satu klausul tidak sah, klausul lain tetap berlaku)
Amendment (prosedur perubahan PKS)
Assignment (larangan pengalihan hak tanpa persetujuan)
Pilihan hukum (governing law)

Contoh Perjanjian Kerjasama (Kerangka Dasar)

PERJANJIAN KERJASAMA
COOPERATION AGREEMENT

Nomor: [●]/PKS/[Bulan]/[Tahun]

Perjanjian Kerjasama ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani 
pada hari [●], tanggal [●], di [●], oleh dan antara:

1. [NAMA PERUSAHAAN PERTAMA], suatu perseroan terbatas yang didirikan 
   berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [●], diwakili 
   oleh [Nama], selaku [Jabatan], selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; 
   dan

2. [NAMA PERUSAHAAN KEDUA], suatu perseroan terbatas yang didirikan 
   berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [●], diwakili 
   oleh [Nama], selaku [Jabatan], selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

MENIMBANG BAHWA:
(a) [Latar belakang bisnis Pihak Pertama];
(b) [Latar belakang bisnis Pihak Kedua];
(c) Para Pihak bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam bidang [●] 
    sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN hal-hal tersebut di atas dan janji-janji yang 
saling mengikat yang terkandung di dalamnya, Para Pihak dengan ini 
sepakat sebagai berikut:

PASAL 1 — DEFINISI
Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana 
di bawah ini:
"Hari Kerja" berarti hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur 
nasional yang berlaku di Indonesia.
"Layanan" berarti [definisi layanan yang menjadi objek kerja sama].
[Tambahkan definisi lain sesuai kebutuhan]

PASAL 2 — LINGKUP KERJA SAMA
2.1 Berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama 
    dalam [uraian lingkup kerja sama].
2.2 Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 meliputi:
    (a) [Kegiatan pertama];
    (b) [Kegiatan kedua];
    (c) [Kegiatan ketiga].

PASAL 3 — KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
(a) [Kewajiban pertama];
(b) [Kewajiban kedua]; dan
(c) Melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan standar profesional 
    tertinggi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
    yang berlaku.

PASAL 4 — KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
(a) [Kewajiban pertama];
(b) [Kewajiban kedua]; dan
(c) Memberikan akses yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA untuk 
    memungkinkan PIHAK PERTAMA melaksanakan kewajibannya.

PASAL 5 — KOMPENSASI DAN PEMBAYARAN
5.1 Atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
    ini, PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA sejumlah 
    [●] Rupiah ([●]) per [satuan/bulan/tahun].
5.2 Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal [●] setiap 
    [bulan/kuartal/tahun] ke rekening PIHAK PERTAMA berikut:
    Bank   : [Nama Bank]
    No. Rek: [Nomor Rekening]
    A/N    : [Nama Pemegang Rekening]
5.3 Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar [●]% per hari 
    dari jumlah yang terlambat dibayar.

PASAL 6 — JANGKA WAKTU
6.1 Perjanjian ini berlaku selama [●] tahun terhitung sejak tanggal 
    penandatanganan Perjanjian ini ("Jangka Waktu").
6.2 Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para 
    Pihak paling lambat [●] hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu.

PASAL 7 — PENGAKHIRAN
7.1 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya 
    Jangka Waktu apabila:
    (a) Pihak lainnya melakukan pelanggaran material atas ketentuan 
        Perjanjian ini dan gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam 
        waktu [30] hari setelah menerima pemberitahuan tertulis; atau
    (b) Pihak lainnya dinyatakan pailit atau dilikuidasi.
7.2 Pengakhiran Perjanjian tidak membebaskan Para Pihak dari kewajiban 
    yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran.

PASAL 8 — KERAHASIAAN
8.1 Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi 
    Rahasia yang diperoleh dari pihak lainnya selama pelaksanaan 
    Perjanjian ini.
8.2 Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku selama [●] tahun setelah 
    berakhirnya Perjanjian.

PASAL 9 — FORCE MAJEURE
9.1 Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau 
    kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan di 
    luar kemampuan para pihak yang wajar, termasuk namun tidak terbatas 
    pada bencana alam, wabah penyakit, perang, huru-hara, atau 
    kebijakan pemerintah yang melarang pelaksanaan kewajiban 
    sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ("Force Majeure").
9.2 Pihak yang terdampak Force Majeure wajib memberitahukan Pihak 
    lainnya secara tertulis dalam waktu [5] Hari Kerja sejak terjadinya 
    Force Majeure.

PASAL 10 — PENYELESAIAN SENGKETA
10.1 Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan 
     Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui 
     musyawarah Para Pihak.
10.2 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam 
     waktu [30] hari, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan 
     perselisihan melalui [Arbitrase BANI/Pengadilan Negeri [●]].

PASAL 11 — KETENTUAN UMUM
11.1 Perjanjian ini, bersama dengan seluruh lampirannya, merupakan 
     keseluruhan kesepakatan Para Pihak mengenai pokok permasalahan 
     yang diatur di sini.
11.2 Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
11.3 Setiap perubahan atas Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat 
     secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 
bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA                          PIHAK KEDUA

___________________                    ___________________
[Nama]                                 [Nama]
[Jabatan]                              [Jabatan]
[Nama Perusahaan]                      [Nama Perusahaan]

7 Klausul Wajib yang Paling Sering Terlewat dalam PKS

1. Klausul Representasi dan Jaminan (Representations & Warranties)

Banyak PKS yang tidak memuat pernyataan-pernyataan yang dijamin kebenarannya oleh masing-masing pihak — misalnya bahwa perusahaan telah didirikan secara sah, tidak sedang menghadapi sengketa material, dan memiliki kewenangan untuk membuat PKS ini. Ketiadaan klausul ini menutup jalur ganti rugi apabila di kemudian hari salah satu pernyataan tersebut terbukti tidak benar.

2. Klausul Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam PKS yang melibatkan pengembangan produk, konten, perangkat lunak, atau karya kreatif lainnya, sangat penting untuk menetapkan siapa yang memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil kerja sama. Tanpa klausul ini, hak cipta atas karya yang dihasilkan secara default melekat pada penciptanya.

3. Klausul Non-Compete dan Non-Solicitation

Klausul ini melarang salah satu pihak untuk bersaing secara langsung atau merekrut karyawan pihak lainnya selama jangka waktu PKS dan/atau periode tertentu setelah pengakhirannya. Klausul ini sangat penting dalam PKS yang mengekspos para pihak pada informasi strategis satu sama lain.

4. Klausul Perubahan Kendali (Change of Control)

Menentukan apa yang terjadi terhadap PKS apabila kepemilikan atau kendali salah satu pihak berubah — misalnya akibat merger, akuisisi, atau perubahan pemegang saham mayoritas. Tanpa klausul ini, PKS dapat berlanjut dengan pihak yang tidak diinginkan oleh mitra kerja sama.

5. Klausul Audit

Dalam PKS berbasis bagi hasil atau royalti, klausul ini memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengaudit laporan keuangan pihak lainnya yang menjadi dasar perhitungan pembayaran. Tanpa klausul ini, verifikasi keakuratan laporan menjadi sangat sulit.

6. Klausul Survivorship

Menetapkan klausul-klausul mana yang tetap berlaku setelah PKS berakhir — misalnya klausul kerahasiaan, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa. Tanpa klausul ini, ada risiko bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dianggap berakhir bersamaan dengan PKS.

7. Lampiran-Lampiran (Schedules/Exhibits)

PKS yang baik dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang memuat detail teknis dan operasional, seperti: spesifikasi layanan (Service Level Agreement/SLA), daftar harga, mekanisme pelaporan, dan lain-lain. Tanpa lampiran yang terstruktur, detail operasional PKS menjadi tidak jelas.

Contoh Perjanjian Kerjasama: 7 Template Lengkap Beserta Klausul Wajib yang Sering Terlewat